Supervisi dan Monitoring Bawaslu RI Perkuat Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif dan Pengawasan PDPB .

Sukabumi, 02 Juli 2026 – Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Kunjungan ini dalam rangka supervisi dan penguatan terhadap dua program krusial, yaitu Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Turut hadir mendampingi, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hj. Nuryamah, SE.I.,M.H dan Usep Agus Djawari, S.Sos.I dalam kunjungan supervisi ini. 

Lolly Suhenty, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui program P2P. "Bawaslu RI menginisiasi program unggulan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Program ini bukan sekadar pelatihan formalitas, melainkan sebuah gerakan kebudayaan untuk membangun ekosistem pemilu yang sehat. Melalui P2P, kita ingin menggeser paradigma masyarakat, dari yang tadinya hanya menjadi 'pemilih pasif' atau objek pemilu, kini bertransformasi menjadi 'aktor aktif' yang ikut mengawal jalannya pesta demokrasi" ujarnya.

Selain P2P, fokus supervisi juga diarahkan pada penguatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Lolly Suhenty menjelaskan fondasi paling mendasar dari hak pilih warga negara yaitu data pemilih benar-benar terjaga dengan akurat, mutakhir, dan komprehensif. Data pemilih adalah jantung dari kualitas pemilu. Jika data pemilihnya bermasalah, maka legitimasi proses pemilu kita pun akan dipertanyakan. Oleh karena itu, mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh integritas, profesionalitas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Pengawasan PDPB ini adalah investasi kita untuk pemilu yang lebih bersih, jujur, dan adil di masa depan. selain itu saya sangat mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan saran perbaikan terkait Data Pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan TW II kepada KPU Kabupaten Sukabumi" pungkasnya.

Kunjungan supervisi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program P2P dan pengawasan PDPB di tingkat kabupaten. Dengan pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang tinggi, diharapkan kualitas demokrasi di Indonesia dapat terus terjaga dan meningkat.