Rapat Evaluasi Supervisi Pengaktifan kembali Panitia Pengawas Ad-Hoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

Selasa, 30 juni 2020 bawaslu kabupaten sukabumi telah melaksanakan rapat internal rapat membahas Evaluasi Supervisi Pengaktifan kembali Panitia Pengawas Ad-Hoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, supervisi dilakukan langsung oleh bawaslu kab sukabumi ke setiap kecamatan selama satu minggu penuh dari tanggal 22 sampai dengan 27 juni 2020 . adapun yang hadir yaitu para komisioner dan koordinator sekretariat serta para staf kesekretariatan.

Dengan di berlakukan nya new normal ini kinerja staf kesekretariatan mulai kembali seperti biasa dari mulai jam kerja dan lain sebagainya kembali ke biasa tapi dengan memperhatikan standar protokol kesehatan covid 19. (Anzar)

Tentang pemberitaan mengenai semua bentuk pelanggaran terbaru tentang pilkada sekarang pertama tama kita harus menyampaikan kepada panwascam tentang koordinasi, panwascam harus bisa mencari atau menelusuri setiap kasus yang muncul, seperti sekarang pemasangan baligho salah satu bacalon bupati sukabumi panwascam harus bisa mencari dan menelusuri siapa yang memasang dan dari relawan mana dan berdiskusi dengan mereka untuk meminta keterangan.dalam penanganan di bawaslu sendiri harus diperhatikan syarat formil dan materil nya. ( Ari hasniar ).

Sesuai dengan perpu nomor 2 bahwa pilkada akan dilaksanakan pada 9 desember 2020, bekerja seperti biasa dan sesuai dengan protokol kesehatan covid19, kita di jajaran bawaslu kabupaten sukabumi harus melakukan bedah regulasi setiap tahapan, diharuskan setiap panwascam sampai dengan tingkatan PKD harus melaksanakan rapid test, Ada kegiatan Bantuan sosial yang mengatasnamakan pribadi seperti petahana yang akan maju kembali. Persyaratan PPDP abu-abu tetapi disitu hanya PPK, PPS dan KPPS.
Perlindungan hak pilih perlunya Rapid test. Rapat menggunakan Zoom meeting. Kecamatan Cidadap pada salah satu Desa daerah yang sulit terjangkau.
Kita tetap harus menekankan protokol kesehatan. LHP setiap melakukan Pengawasan. Terkait data sandingan untuk Panwascam. PPDP harus benar melakukan coklit. Tidak hanya membedah regulasi tapi memanfaatkan media Zoom meeting untuk pemahaman regulasi. Kita akan membahas dan memecahkan masalah di semua Wilayah.Rapid test kita akan minta data. Masalah Undang-Undang lainnya . Kita kaji tentang Undang-undang lainnya terutama tentang PNS. (Nuryamah)

Menjelaskan dan mengingatkan bahwa tata kelola desain administrasi, keuangan dan juga tugas fungsi wewenang kita melaksanakan pengawasan. Minimal ada tembusan ke Ketua Bawaslu atau Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Kesalahan kita diminimalisir.
Kinerja harus segera profesional harus didukung pola hubungan yang baik.
Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kordiv PHL, tetapi semua terlibat dalam fungsi pengawasan dari Kordinasi lain lain sampai senua staf. kolektif kolegial harus dilakukan dalam bekerja dan punya tanggungjawab bersama.( Faisal rifa'i).