Bawaslu Kabupaten Sukabumi Lakukan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan di KPU Kabupaten Sukabumi

Sukabumi - Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh Faisal Rifa’i dan Abdulloh Sarabiti melakukan pengawasan terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sukabumi, Abdulloh Ahmad Mulya Syafe'i beserta staf Teknis yang membidanginya. (21/11)

Berdasarkan hasil pengecekan melalui akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa belum terdapat aktivitas pemutakhiran data oleh Partai Politik pada Semester II (Juli – Desember) tahun 2025. Namun, pada Semester I (Januari–Juni 2025), terdapat 9 (sembilan) Partai Politik yang telah melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL dengan rincian sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
   Melakukan perubahan kepengurusan tingkat kecamatan di 32 kecamatan.
2. Partai UMMAT
   Melakukan perubahan kepengurusan tingkat Kabupaten Sukabumi.
3. Partai Bulan Bintang (PBB)
   Melakukan perubahan kepengurusan tingkat Kabupaten Sukabumi.
4. Partai Amanat Nasional (PAN)
   Melakukan perubahan kepengurusan tingkat Kabupaten Sukabumi.
5. Partai Hanura
   Melakukan pemutakhiran data keanggotaan partai politik.
6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
   Melakukan pemutakhiran data keanggotaan partai politik .
7. Partai Gerindra
   Melakukan pemutakhiran data keanggotaan partai politik.
8. Partai NasDem
   Melakukan perubahan kepengurusan tingkat Kabupaten Sukabumi.
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
   Melakukan perubahan kepengurusan tingkat Kabupaten Sukabumi.

Dari 9 parpol yang melakukan pemutakhiran pada Semester I hanya 2 Parpol yang memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan yaitu ; PKS mencapai sebesar 40% dan PKB mencapai 35%.

Bawaslu Kabupaten Sukabumi memastikan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik berkelanjutan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi, akurasi data, dan integritas proses demokrasi.