Rakernis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2019

Kamis, 19 September 2019
Koorsinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan salah satu staf penindakan Bawaslu Kabupaten Sukabumi, menghadiri undangan Bawaslu RI dalam acara ” Rapat Kerja Teknis Evaluasi penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2019″ di Golden Viu Hotel, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Sambutan dari Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan Pelanggaran, Dr.Ratna Dewi Pettalolo, S.H.,M.H menyinggung soal permasalahan penanganan pelanggaran pelanggaran yang berasal dari regulasi. Menurutnya, perlu membenahi aturan dengan norma dan pasal yang multi tafsir sehingga bisa memberikan kepastian keadilan pemilu.

hasil diskusi dan membahas terkait persoalan dan solusi mengenai aspek sumber daya manusia, regulasi, dan teknis tentang evaluasi penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

Aspek Persoalan Solusi
Sumber Daya Manusia a. Kurang nya bimbinga teknis dari Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu kecamatan
b. variatif pertanyaan pada saat klarifikasi
c. Kurang meratanya kompetensi Komisioner dan staf dalam melakukan penanganan pelanggaran .
a. sering diadakan bimbingan teknis di tingkat Kabupaten Kota .
b. Khusus pelatihan penyidikan
c. pada kabupaten kota melakukan praktek sendiri terkait penanganan pelanggaran , menyampaiakn hasil rapat kerja teknis dan praktik pada kabupaten /kota masing-masing kepada Komisioner dan staf.
Regulasi a. kurangnya penafsiran pada perbawaslu 7 Tahun 2018 pasal 7 yang berbeda beda antara komisioner dengan komisioner dan yang lainya tentang sejak diketahui
b. masih banyak pasal- pasal terkait tentang ketentuan Pidana yang multitafsir dengan contoh pada undang -undang 7 Tahun 2017 Pada 280, 282 dan 521.
c. tidak adanya regulasi yang membahas tentang tindak pidana pemilu terhadap anak dibawah umur.
d. tidak ada wewenang Bawaslu terkait dalam mengawasi hasil rekomendasi penerusan tentang hukum lainnya.
a. meminta penafsiran kepada Bawaslu RI, penjelasanya di Perbawaslu 7 tahun 2018 pasal 7
b. revisi undang-ungdang7 terkait tindak pedana pemilu
c. membuat aturan dan regulasi yang jelas tentang tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dibawah umur
d. harus secara tegas mengatur terkait dalam mengawasi hasil rekomendasi penerusan tentang hukum lainnya
Teknisa. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk pelatihan, bimtek dan sidang termasuk mendatangkan Ahli.
b. tindak melakukan sosialisasi bersama terkait dengan tindak pidana pemilu.
c. Masih ada masalah keterpihakan dari kepolisian dan kejaksaan terhadap unsur dugaan penanganan pelanggaran pemilu.
d. tidak secara jelas apabila pelapor sebagaiman pasal 6 menugaskan kepada advokat atau pengacara.
a. seharusnya tercukupi anggaran untuk pelatihan, bimtek, dan sidang termasuk mendatangkan ahli
b. Melakukan sosioalisasi bersma terhadap Bawslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
c. penyidik polisi dan kejaksaan yang harus berintegritas yang sebenar-benarnya dan dibebastugaskan dari instansi asalnya.
d. harus dilakukan secara jelas tentang berita acara advokat.

Author: sukabumikab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *