Posted in Tak Berkategori

Apel Pagi Senin 10 Agustus 2020

BAWASLUKABSUKABUMI – Bawaslu Kabupaten Sukabumi menggelar apel pagi bagi seluruh staf Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang di laksanakan di halaman bawaslu kabupaten Sukabumi yang di pimpin oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Senin 10 Agustus 2020.

yaitu membahas tentang kinerja bawaslu kabupaten sukabumi di seminggu ke belakang mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan, , mengevaluasi semua permasalahan yang ada .

dalam apel tersebut korsek menjelaskan pula tentang kinerja yang harus di tingkatkan dan kekompakan dalam bekerja supaya menjadi tim yang solid dan lancar dalam menjalan kan semua tugas tugas kelembagaan.

Posted in Tak Berkategori

Pengganti Antar Waktu Pengawas Desa Sirnasari Kecamatan Cikakak

kantor sekretariat Panwaslu kecamatan cikakak

4/07/2020 Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah memantau pelaksanaan Pengganti antar waktu pengawas desa Sirnasari kecamatan cikakak, yang di wakili oleh Muidul Fitri Attoilah Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan tersebut berlangsung di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Cikakak,

Posted in Tak Berkategori

9 Menit menuju 9 Desember 2020 chapter 3

Kecamatan Kabandungan

Bawaslu kabupaten sukabumi telah melakukan Supervisi pengawasan   pencocokan data pemilih 27 sampai dengan 29 agustus 2020, kabupaten sukabumi merupakan kabupaten terluas se provinsi jawa barat, terdiri dari 47 kecamatan dan 381 desa dan 5 kelurahan, di bagi 6 wilayah,

Pelaksanaan supervise di pimpin oleh  Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Wilayah 1 dipimpin oleh Faisal Rifa’i SH. I, MM Koordinator divisi penyelesaian sengketa yang terdidi dari 6  kecamatan, warungkiara, bantaradung, simpenan, pelabuhanratu, cisolok, dan  cikakak.

wilayah 2 dipimpin langsung oleh Ari Hasniar, S.Ag Koordinator Divisi Penindakan pelanggaran, yang terdiri dari 8 kecamatan,  parungkuda, parakansalak, kalapanunggal, kabandunggan, ciambar, cidahu, cicurug, bojonggenteng.

Wilayah 3 dipimpin langsung oleh Deden Taufiq, SH.I MH. Kordiv Hukum, Humas Data Informasi. Yang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu cikidang, cikembar, cibadak, cicantayan, caringin, dan nagrak.

Wilayah 4 dipimpin oleh Anzar Kusnandar, S.Ip, Koordinator Sekretariat, yang terdiri dari 9 kecamatan, yaitu kecamatan cisaat, cireunghas, gegerbitung, kadudampit, kebonpedes, sukabumi, sukaraja, sukalarang.

Wilayah 5 dipimpin langsung oleh Nuryamah, SE.I Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, terdiri dari 9 kecamatan, yaitu kecamatan cidadap, cidolog, curugkembar,jampangtengah, lengkong, purabaya, pabuaran,nyalindung, sagaranten.

Wilayah 6 dipimpin langsung oleh Teguh Hariyanto, M.Pd  ketua dan Koordinator divisi pengawasan, dan Hubungan antar Lembaga, yang terdiri dari 9 kecamatan, yaitu kecamatan cibitung, ciemas, ciracap, cimanggu, jampangkulon, kalibunder, tegalbuleud, surade, waluran.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja  pengawasan dalam tahapan, pencocokan dan penelitian data pemilih ditingkatan panitia pengawas adhoc.

Selain melakukan pengawasan coklit langsung, Bawaslu kabupaten sukabumi juga  melakukan inventarisir  permasalahan yang terjadi di lapangan pada tahapan pencocokan dan penelitian,

Selain itu bawaslu juga kedatangan Yulianto kordiv penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat  dalam rangka Supervisi pengawasan langsung di desa kabandungan yang berbatasan langsung dengan kabupaten bogor yang di damping oleh pimpinan bawaslu kabupaten sukabumi , dan datang langsung ke sekretariat panwaslu kecamatan kabandungan  melihat progres pelaksanaan coklit serta meng inventarisir permasalahan yang terjadi di lapangan dan sehari berikutnya berkunjung ke kantor sekretariat bawaslu kabupaten sukabumi dan memberikan pengarahan permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai pencoklitan.

Posted in Tak Berkategori

Kegiatan Rapat Mingguan terkait Video Pendek ILM

Sukabumi, 22/07/2020 hari kemarin Bawaslu Kabupaten sukabumi melakukan rapat internal di jajaran staf yang di pimpin oleh anggota komisioner Bawaslu Kabupaten sukabumi Ibu Nuryamah, SE.I Kordiv SDM dan Organisasi.

pembahasan mengenai rapat kali ini yaitu tentang Iklan layanan Masyarakat (ILM)mengenai vidio pendek yang telah dibuat oleh 47 kecamatan se-kabupaten sukabumi, dan telah di uplod serta telah di akumulasikan like terbanyak dari masing masing media sosial yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten sukabumi.

pembahasan rapat kali ini yaitu bagaimana penjelasan bagaimana standar penilaian yang kita miliki, dari segi kreativitas, substansi video dan kualitas audio visual nya sebelum kita jumlahkan dengan like terbanyak.

selain membahas video ILM bersamaan juga dengan membahas tentang rapid test yang akan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan bagi komisioner staf dan pkd yang ada di masing masing kecamatan, teknis pelaksanaan nya seperti apa dan persiapan pendistribusian alat rapid test tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan puskesmas setempat.

Posted in Tak Berkategori

Rakernis Kehumasan Pada Pemilihan Bupati dan wakil bupati dimasa Pandemi covid 19.

Senin 20/7/20 pangrango resort. Humas cara pandang seseorang terhadap lembaga, bagaimana humas mampu mengenalkan lembaga kita kepada publik.

Humas bawaslu harus di topang oleh divisi divisi yang lain yang saling berkesinambungan supaya pesan yang di berikan terinformasikan kepada masyarakat, jangan ada ego divisi yg di kedepankan, agar tidak mempengaruhi berita yang akan kita publikasikan kepada masyarakat.
.
Humas adalah seni mencipatakan pandangan seseorang kepada suatu lembaga atau badan, humas juga harus menyenangkan harus di bisa di senangi setiap orang yang kita berikan informasi nya .

Kunci untuk humas yaitu harus mempunyai jiwa peran antara lembaga internal dan eksternal,
fungsi humas yang baik mampu menjembatani informasi kebutuhan eksternal dan internal. Eksternal akan baik jika internal di dalam nya pun baik.

Pada jaman Dulu Seluruh informasi itu milik pemerintah dan untuk sekarang seluruh informasi milik masyarakat kecuali data atau informasi yang di kecualikan.

Yang sering terjadi di kita budaya kita lebih ke budaya berkumpul,dan lemah didalam budaya menulis, budaya tutur yang baik harus juga di dampingi dengan budaya tulis yg baik.

Menjadi kehumasan Harus rajin membaca, koordinasi, jadi humas harus siap sedia kapanpun ketika ada pertanyaan soal pilkada. Siap siaga dan bertanggung jawab sebagai panwascam dalam menginformasikan ke luar baik lembaga maupun perkembangan mengenai pilkada hari ini.

Budaya public speeking juga kita harus bagus dan dintingkatkan , sebagai humas harus bisa menyampaikan informasi yang baik, baik tertulis, dokumentasi dll, bila seorang humas menutup nutupi informasi secara umum atau data, informasinyang di kecualika atau informasi umum akan maka akan di sengketkan/ dilaporkan. .

Jadi humas harus serba tau dan harus paham tapi ada batasan, soal etika dan batasan mampu menjawab persoalan pengantarnya. Kalau kita juju
Humas bawaslu posisi nya melakukan edukasi kepada publik dan malah menimbulkan kegaduhan.
Bahasa tubuh adalah pesan yg di sampaikan, bahasa tubuh itu melekat kepada kita,

Pastikan semua oranfg bekerja, pastikan semua orang bekerjasama, maksimalkan staf yg ada kerja semua divisi.

Posted in Tak Berkategori

Rapat Evaluasi Supervisi Pengaktifan kembali Panitia Pengawas Ad-Hoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

Selasa, 30 juni 2020 bawaslu kabupaten sukabumi telah melaksanakan rapat internal rapat membahas Evaluasi Supervisi Pengaktifan kembali Panitia Pengawas Ad-Hoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, supervisi dilakukan langsung oleh bawaslu kab sukabumi ke setiap kecamatan selama satu minggu penuh dari tanggal 22 sampai dengan 27 juni 2020 . adapun yang hadir yaitu para komisioner dan koordinator sekretariat serta para staf kesekretariatan.

Dengan di berlakukan nya new normal ini kinerja staf kesekretariatan mulai kembali seperti biasa dari mulai jam kerja dan lain sebagainya kembali ke biasa tapi dengan memperhatikan standar protokol kesehatan covid 19. (Anzar)

Tentang pemberitaan mengenai semua bentuk pelanggaran terbaru tentang pilkada sekarang pertama tama kita harus menyampaikan kepada panwascam tentang koordinasi, panwascam harus bisa mencari atau menelusuri setiap kasus yang muncul, seperti sekarang pemasangan baligho salah satu bacalon bupati sukabumi panwascam harus bisa mencari dan menelusuri siapa yang memasang dan dari relawan mana dan berdiskusi dengan mereka untuk meminta keterangan.dalam penanganan di bawaslu sendiri harus diperhatikan syarat formil dan materil nya. ( Ari hasniar ).

Sesuai dengan perpu nomor 2 bahwa pilkada akan dilaksanakan pada 9 desember 2020, bekerja seperti biasa dan sesuai dengan protokol kesehatan covid19, kita di jajaran bawaslu kabupaten sukabumi harus melakukan bedah regulasi setiap tahapan, diharuskan setiap panwascam sampai dengan tingkatan PKD harus melaksanakan rapid test, Ada kegiatan Bantuan sosial yang mengatasnamakan pribadi seperti petahana yang akan maju kembali. Persyaratan PPDP abu-abu tetapi disitu hanya PPK, PPS dan KPPS.
Perlindungan hak pilih perlunya Rapid test. Rapat menggunakan Zoom meeting. Kecamatan Cidadap pada salah satu Desa daerah yang sulit terjangkau.
Kita tetap harus menekankan protokol kesehatan. LHP setiap melakukan Pengawasan. Terkait data sandingan untuk Panwascam. PPDP harus benar melakukan coklit. Tidak hanya membedah regulasi tapi memanfaatkan media Zoom meeting untuk pemahaman regulasi. Kita akan membahas dan memecahkan masalah di semua Wilayah.Rapid test kita akan minta data. Masalah Undang-Undang lainnya . Kita kaji tentang Undang-undang lainnya terutama tentang PNS. (Nuryamah)

Menjelaskan dan mengingatkan bahwa tata kelola desain administrasi, keuangan dan juga tugas fungsi wewenang kita melaksanakan pengawasan. Minimal ada tembusan ke Ketua Bawaslu atau Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Kesalahan kita diminimalisir.
Kinerja harus segera profesional harus didukung pola hubungan yang baik.
Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kordiv PHL, tetapi semua terlibat dalam fungsi pengawasan dari Kordinasi lain lain sampai senua staf. kolektif kolegial harus dilakukan dalam bekerja dan punya tanggungjawab bersama.( Faisal rifa’i).

Posted in Tak Berkategori

Pengumuman Peserta SKPP Daring 2020 Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang lolos tahap ujian daring

Berdasarkan pengumuman nomor: 165/K.Bawaslu.JB-16/KP.01.00/VI/2020 maka dari itu Bawaslu Kabupaten mengumumkan nama nama peserta SKPP DARING 2020 yang lolos ke tahap ujian Daring. Berikut nama nama peserta :

Posted in Tak Berkategori

Pemetaan termutakhir , kerawanan pilkada meningkat akibat wabah, bawaslu juga luncurkan pengawasan pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Selasa (23/6/2020). Pada kesempatan yang sama, Bawaslu juga meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, tingkat kerawanan Pilkada 2020 meningkat disebabkan mewabahnya infeksi Covid-19.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2020 sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. KPU menetapkan beberapa tahapannya diundur dan pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020. “Namun sesungguhnya pada saat penundaan itu, kerja-kerja pengawasan Pilkada tidak berhenti. Seiring dimulainya kembali tahapan pilkada, Peluncuran Pengawasan Pilkada 2020 ini adalah momentum bagi Bawaslu sebagai penanda untuk memaksimalkan pengawasan pilkada, terutama karena ternyata berdasarkan penelitian Bawaslu, kerawanan pilkada meningkat,” ujar Abhan di Jakarta, Selasa.

Tahapan pilkada yang terdekat adalah verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan yang diselenggarakan mulai Rabu (24/6/2020). Bawaslu melakukan pengawasan atas tahapan tersebut. Sebagai persiapannya, Bawaslu telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Syarat Calon Perseorangan. Pengawasan pada tahapan ini dilakukan dengan mengutamakan pengawasan di wilayah yang memiliki kerawanan tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu M Afifuddn mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, pandemi Covid-19 menyebabkan kerawanan Pilkada 2020 meningkat. “Pada pemutakhiran kali ini, Bawaslu memasukkan konteks pandemi yang kita alami beberapa bulan ini. Pandemi ini memang sangat memengaruhi penyelenggaraan pilkada,” kata Afifuddin.

Dia menjabarkan, pada IKP Pilkada 2020 mutakhir per Juni 2020, terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. 20 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa. Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Kota Ternate, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Kota Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi.

Selain itu, 146 kabupaten/kota terindikasi rawan sedang dalam konteks pandemi dan 88 kabupaten kota ada dalam titik rawan rendah. Aspek yang diukur dalam konteks pandemi adalah anggaran pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat wabah Covid-19.

Hal lain yang juga menonjol dalam situasi pandemi adalah konteks infrastruktur daerah. Dalam konteks ini, Bawaslu mengukur dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu. Pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kabupaten/kota yang rawan rendah. 117 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dan 144 rawan sedang.

14 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks infrastruktur daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Kabupaten Malinau, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Siak, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kaimana.

Bawaslu juga memutakhirkan kerawanan pada konteks politik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tingkat kabupaten/kota. Aspek yang diukur dalam konteks ini adalah keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran.

Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, 50 kabupaten/kota ada dalam kerawanan tinggi pada konteks politik, 211 kabupaten/kota dalam kerawanan sedang dan tidak ada daerah yang rawan rendah. Beberapa daerah yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Agam.

Adapun dalam konteks sosial, Bawaslu mengukur aspek gangguan keamanan (seperti bencana alam dan bencana sosial) serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Dalam konteks ini, 40 kabupaten/kota ada pada titik rawan tinggi dan 221 kabupaten/kota rawan sedang. Tidak ada satu pun daerah terindikasi rawan rendah.

Beberapa kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Adapun pada tingkat provinsi, dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pilkada, tiga daerah terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Sedangkan dua provinsi terindikasi rawan rendah dalam konteks pandemi, yaitu Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Dan empat provinsi ada pada titik rawan sedang, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Jambi.

Sedangkan dalam konteks infrastruktur daerah, semua provinsi yang menyelenggarakan pilkada berada pada titik rawan tinggi. Dalam konteks politik, tujuh provinsi terindikasi rawan tinggi, yaitu Sumatera Barat, Jami, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bengkulu dan Sulawesi Tengah. Dua provinsi lain, yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah ada dalam kerawanan sedang. Dalam konteks sosial, tujuh provinsi ada dalam kerawanan sedang, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Dua provinsi lain, ada dalam kerawanan sedangm yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

Atas temuan itu, Bawaslu merekomendasikan lima hal kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pilkada Pilkada 2020, yaitu;

1) Memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan pemutakhiran dan pemilih,

2) koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di setiap daerah,

3) memastikan dukungan anggaran penyediaan alat pelindung diri (APD) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020,

4) menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran penanggulangan Covid-19, dan

5) Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu.

Februari 2020 lalu Bawaslu meluncurkan IKP Pilkada 2020. Pemutakhiran IKP Pilkada 2020 ini merupakan pemutakhiran yang pertama dari tiga pemutakhiran yany direncanakan. Pemutakhiran kedua akan diluncurkan pada September 2020 dengan menitikutamakan konteks kontestasi. Sedangkan pemutakhiran terakhir akan dilakukan pada November 2020 yang lebig menyorot konteks partisipasi. (Humas Bawaslu)

Posted in Tak Berkategori

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no 5 tahun 2020

Pada hari Jum’at tanggal 19 Juni 2020 pukul 09.00 s/d WIB, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukabumi, menghadiri acara rapat kegiatan sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no 5 tahun 2020. bertempat di aula Agusta cikukulu, jl. Cikukulu no.72 cisande Cicantayan kab.sukabumi telah berlangsung Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republika Indonesia no 5 tahun 2020.

yang dihadiri oleh beberapa stakeholder:

  • Kapolres Sukabumi Kota
  • Ketua KPU dan Komisioner Kab. Sukabumi
  • Ketua Bawaslu dan Komisioner Kab. Sukabumi
  • Kakesbangpol
  • Pasiop Kodim 0622
  • Pasi IntekKodim 0607
  • Kasat Intel Kapolres Sukabumi Kota
  • KBO Sat Intelkam
  • 9 Parpol yang memunuhi Bakal calon
Posted in Tak Berkategori

BAWASLU-KASN PERKETAT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2020

Jakarta – Dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan berintegritas, Badan  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalin kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bentuk kerja sama kemitraan strategis ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak 2020.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Ketua Bawaslu dan Ketua KASN pada hari Rabu 17 Juni 2020 di Kantor Pusat Bawaslu, dengan disaksikan oleh perwakilan dari KemenPAN-RB, Kemendagri, BKN, Stranas Pemberantasan Korupsi, dan pemangku kepentingan terkait dari instansi pemerintah lainnya.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, penguatan dan kolaborasi kerja sama ini atas tindak lanjut MoU (Memorandum of Understanding) kedua lembaga ini sangat penting untuk mengupayakan langkah-langkah antisipasi pencegahan potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan kalangan ASN di daerahnya masing-masing yang menyelenggarakan pilkada.

“Kami sangat mengharapkan penguatan kerja sama ini akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan kedua lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” ujarnya.

Abhan mengungkapkan, kedua lembaga (KASN dan Bawaslu) memiliki kepentingan dalam menekan angka-angka pelanggaran netralitas ASN agar menghasilkan pilkada yang berkualitas. Dia menegaskan, seluruh jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mendukung dan siap mengawasi dengan lebih tegas terkait netralitas ASN ini.

Sementara Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, kerja sama ini sebagai penguatan pengawasan bersama dalam memperketat dan langkah antisipasi tren pelanggaran netralitas ASN. “Kami terus memperketat dan mengantisipasi agar bisa mengurangi tren pelanggaran dalam masa penundaan Pilkada Serentak 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 ini,” tuturnya.

Adapun lingkup PKS yang akan dipergunakan sebagai pedoman pengawasan di lapangan adalah (a) Pertukaran data dan informasi; (b) Pencegahan; (c) Pengawasan; (d) Penindakan; dan (e) Monitoring tindak lanjut rekomendasi. Khusus untuk pertukaran data dan informasi, KASN dan Bawaslu bersepakat untuk mengembangkan sistem aplikasi pengolahan data pengawasan yang terintegrasi dalam waktu dekat. Hal tersebut untuk lebih meningkatkan akurasi dan validitas data tentang jumlah pelanggaran netralitas, kategori jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor, jumlah rekomendasi dan tindak lanjutnya.

Dalam pengawasan netralitas ASN pada tahun 2020 ini (data sampai dengan 15 Juni 2020) jumlah pegawai ASN yang melakukan pelanggaran netralitas sebanyak 369 orang, dengan pelanggaran terbanyak sebesar 33 persen dilakukan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi di daerah.

Kategori pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kampanye di media sosial, kegiatan yang berpihak ke calon kepala daerah, dan pemasangan baliho/spanduk. Sedangkan 10 instansi daerah yang terbanyak melakukan pelanggaran adalah di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi NTB, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bulukamba, Kabupaten Banggai, Kemendikbud, Kota Makassar, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Muna.

Seluruh upaya yang dilakukan oleh KASN dan Bawaslu guna mewujudkan ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional, adil, dan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini juga memerlukan dukungan dari para kepala daerah untuk bertindak objektif dan tidak berpihak dalam menghadapi kontestasi Pilkada di daerahnya masing-masing. “Kami menghimbau para Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk tidak ragu memberikan sanksi kepada pegawai ASN yang terbukti melanggar netralitas,” pungkas Ketua KASN. (NKK-Net/KASN- Humas Bawaslu).