Posted in Tak Berkategori

Selamat Datang Pilkada 2020

Bawaslu Kabupaten Sukabumi siap sukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2020…"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"…#bawaslukabsukabumi#cegahawasitindak#pilkadaserentak2020

Dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 29 Oktober 2019

Selamat datang Pilkada 2020, Gegap gempita dan riuh gemuruh menjelang pesta demokrasi yang sudah di depan mata kini mulai terasa. Peserta dan Penyelenggara Pemilu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Pilkada demi terlaksananya pemilu yang luber dan jurdil sesuai amanah UUD 1945.

Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya.


Rakyat secara keseluruhan tidak boleh hanya dianggap sebagai pemilih begitu saja, di lain pihak juga harus dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemilu, untuk menjamin proses pemilu yang demokratis dan akuntabel. Meski disadari pada dasarnya proses pengawasan pemilu berada dipundak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara institusional. Tapi pelibatan rakyat atau warga negara dalam proses pengawasan pemilu akan mendorong penguatan pengawasan pemilu oleh Bawaslu secara langsung.

Mari Sukseskan Pilkada 2020 di Kabupaten Sukabumi.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu





Posted in Tak Berkategori

Kilas Balik Bawaslu Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilihan Nasional 2019

Badan pengawas pemilihan umum merupakan salah satu tonggak terselenggaranya pemilihan umum, terutama pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di tahun 2019 lalu , sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang mengawasi seluruh tahapan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, bawaslu kabupaten sukabumi telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang undang  no 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum.

Sekelumit problematika dalam pemilihan umum tahun 2019 telah terlewati semoga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga.

Berikut dokumenter kilas balik Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam” Mengawas Pemilihan Nasional 2019 “

Hiruk pikuk Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten Sukabumi terangkum dalam Kilas Balik Pemilu Tahun 2019.Bersama Rakyat Awasi PemiluBersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu#kilasbalikpemilu2019#bawaslukabupatensukabumi#bawasluri#bawaslujabar

Dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada Senin, 28 Oktober 2019

Posted in Tak Berkategori

Bedah Regulasi UU no 10 Tahun 2016

Bawaslu Kabupaten Sukabumi 21 oktober 2019

Senin 21 Oktober 2019 Bawaslu Kabupaten Sukabumi melakukan kegiatan rutinitas mingguan yaitu Peningkatan Kapasitas Staf Bawaslu Kabupaten Sukabumi dengan materi Bedah Regulasi UU NO 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang undang. Yang hasil diskusi nya sebagai berikut

Selain mempelajari dari uu no 10 tahun 2016 kita juga perlu mempelajari perpu (peraturan penggati undang-undang) no 1 tahun 2019.

PKPU no 15 penggunaan  hari yang digunakan yaitu hari kalender, sedangkan di uu no 10 yang digunakan yaitu  hari kerja, waktu yang digunakan untuk pilkada hari ini adalah hari kalender, kebingungan antara hari kerja atau kalender yang digunakan masih tahap koordinasikan sambil menunggu perbawaslu terbaru tentang pilkada keluar,untuk sementara dari pada kita menjadi bingung atas hari kerja atau hari kalender yang digunakan maka kita sepakati dulu bersama yang kita gunakan pada saat ini yaitu hari kerja sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016.

Perbandingan persyaratan calon dari UU No 10 tahun 2016 dan UU no 1 tahun 2015 yaitu perbedaan point dari perpu 1 yaitu dalam point nya di tambahkan 1 point uu no 1 tahun 2015 point a sampai dengan t, uu no 10 tahun 2016 yaitu point a sampai dengan u, dan di perpu point R di hapuskan.

Pasal 9 point a yang ditambahkan yaitu menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Pasal 10 poit yang di tambah b1 yaitu Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan.

Pasal 21 point yang di tambahkan a1 yaitu seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapsitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

Pasal 22B yang di ubah yaitu Tugas dan wewenang bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan yaitu:

  1. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat dan pemerintah dalam forut rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
  2. Menerima, memeriksa, dan memutuskan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupat, Calon walikota dan Wakil Walikotaterkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau partai politik/gabungan partai politik terkait penjatuahan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya.
  3. Menggoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
  4. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan.
  5. Menerima laporan hasil pengawasan penyelengaraan pemilihan dari bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota.
  6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas bawaslu provinsi dan panwas Kabupaten/kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelengaraan pemilihan jika provinsi, kabupaten, dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelengaraan pemilihan secara berjenjang.
  7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
  8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota.
  9. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggran pemilihan; dan
  10. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan bawaslu provinsi maupun panwas kabupaten/kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan.

Pasal 30 point yang ditambah yaitu 3 point yaitu:

  1. Pelaksanaan pengawasan rekrutment PPK, PPS, dan KPPS;

8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemlih;

13. Proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Posted in Tak Berkategori

Pelantikan Presiden 2019-2020

Bawaslu Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Selamat atas dilantikanya IR.H. JOKO WIDODO – K.H. MA’RUF AMIN sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Posted in Tak Berkategori

Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2019

Kini saatnya Santri indonesia menjadi pahlawan untuk perdamaian Dunia. Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2019.

Posted in Tak Berkategori

Apel Pagi

Senin 21 oktober 2019 Bawaslu Kabupaten Sukabumi Melaksanakan Apel pagi di halaman kantor bawaslu Kabupaten sukabumi, yang di pimpin oleh koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukabumi Bapak Anzar Kusnandar, S.Ip.

adapun apel pagi membahas evaluasi kerja seminggu ke belakang dan rencana kerja kedepan. khususnya agenda yang paling dekat yaitu pilkada dan perekrutan panwascam dalam pemilihan pilkada.

Posted in Tak Berkategori

Pelatihan Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Tata Cara Pembuatan Form Model A1

Senin 14 Oktober 2019

Senin14 Oktober 2019 di Ruang Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi Melakukan Pelatihan Penerimaan laporan penanganan pelanggaran dan tata cara pembuatan Form Model A1. adapun pembahasan nya meliputi :

Sumber dugaan pelanggaran pemilu : temuan dimana diwajibkan ada Laporan Hasil Pengawasannya dan dugaan;

Jika kita sudah mendapatkan LHP dari Pengawasan dan dinyatakan ada pelanggaran maka kita ruangkan kedalam B-2;

Form A-1 (Perbawaslu No. ) Penerimaan Laporan dan B-2 formatnya sama (PILNAS).

Teknis Pelaporan :

Jangan dulu diberi Nomor : 001/LP/PB/Kab.Sukabumi/13.24/X/2019

registrasi Nomor : 001/LP.Pen/PB/Kab. Sukabumi/13.24/x/2019

LP : Laporan / TM : Temuan

LP. Pen : laporan Penerimaan

PB : Pemilihan Bupati

13.24 : Kode wilayah Kab Sukabumi

Jika sudah memenuhi syarat formil dan materil maka kira berikan form A3 tanda bukti yang kita berikan kepada pelapor.

Sumber dugaan pelanggaran pemilu : temuan dimana diwajibkan ada Laporan Hasil Pengawasannya dan dugaan; Jika kita sudah mendapatkan LHP dari Pengawasan dan dinyatakan ada pelanggaran maka kita ruangkan kedalam B-2; Form A-1 (Perbawaslu No. ) Penerimaan Laporan dan B-2 formatnya sama (PILNAS). Teknis Pelaporan : Jangan dulu diberi Nomor : 001/LP/PB/Kab.Sukabumi/13.24/X/2019 registrasi Nomor : 001/LP.Pen/PB/Kab. Sukabumi/13.24/x/2019 LP : Laporan / TM : Temuan LP. Pen : laporan Penerimaan PB : Pemilihan Bupati 13.24 : Kode wilayah Kab Sukabumi Jika sudah memenuhi syarat formil dan materil maka kira berikan form A3 tanda bukti yang kita berikan kepada pelapor. Form A2 adalah form temuan yang mengacu pada LHP Form A3 adalah form tanda bukti penerimaan laporan’ Kajian awal bisa dilakukan oleh staf selanjutkan keputusan registrasi diputuskan oleh para pimpinan melalui pleno; Form A-8 kajian yang harus diisi sebelum diadakannya pleno; Rekomendasi : termasuk pelanggaran yang mana.  


Untuk LN ada pengawasan yang berbeda dengan Nomor yang berbeda;

Bisa melaporkan laporan meskipun domisilinya diluar Form A3 diberikan Nomor sesuai dengan form penerimaan

Dari segi regulasinya salah ini sudah keliru, bukan lagi menggunakan UU No 7 Tahun 2018 tetapi menggunakan UU No 10 Tahun 20 yang sekarang harusnya menjadi patokan kita untuk kedepannya. Secara perbawaslu atau undang-undang tidak ada untuk melindungi saksi tetapi adanya advokasi bagi saksi.

Yang di registrasi itu adalah yang sudah di kaji, nanti ada pembukuan biasa, pertama di tuliskan di pembukuan biasa bukan di buku registrasi setelahnya disampaikan dahulu kepada pelapor bahwa laporan tersebut akan di plenokan terlebih dahulu oleh para pimpinan untuk mendapatkan keputusan di registrasi atau tidak.

Posted in Tak Berkategori

Rapat Evaluasi Bulanan Bawaslu Kabupaten Sukabumi

Senin 7 Oktober 2019 Bawaslu Kabupaten Sukabumi Melakukan Rapat Evaluasi Bulanan adapun pembahasan rapat evaluasi adalah:

Persiapan untuk para staf dalam menghadapi PILKADA 2020 agar dijaga loyalitas dan integritas, jangan sampai ada kebocoran data. Mengenai regulasi harus dipahami dan dikaji terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan. Hambatan dalam PEMILU 2019 lalu dapat diutarakan dalam rapat evaluasi ini, dan menjadi gambaran dalam pelaksanaan PILKADA 2020 mendatang.( Ketua Bawaslu Kab.Sukabumi : Teguh Hariyanto M.Pd)

Rapat evaluasi ini dilaksanakan Sebagai review dalam kinerja kita semua, dalam optimalisasi kinerja ini memang perlu dilakukan dalam pelaksanaan segala sesuatu pekerjaan. ditekankan kembali mengenai kehadiran dan persiapan kedatangan Supervisi dari Divisi Sengketa Bawaslu RI hari ini . (Anggota Komisioner Bawaslu Kab. Sukabumi : Faisal Rifa’i, S.H.I.,MM.)

mengenai laporan Komprehensif perlu kita evaluasi juga, mengenai pengarsipan data di tingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan agar teradministrasikan dan terdokumentasikan sekecil apapun. Kecamatan yang memang ada laporan tetapi tidak melaporkan itu menjadi sebuah catatan untuk rekrutmen Panwascam di pilkada 2020 yang akan datang. persiapan mengenai keikutsertaanBawaslu Kabupaten Sukabumi di salah satu nominasi Bawaslu Aword. (Anggota Komisioner Bawaslu Kab. Sukabumi Nuryamah S.E.I )

Posted in Tak Berkategori

Penandatangan NPHD Bawaslu Dengan Pemda

Rabu 2 Oktober 2019 Bawaslu Kabupaten Sukabumi menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Posted in Tak Berkategori

Selamat Hari Batik Nasional

Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.[1] Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN [2][3] hingga pelajar[4] disarankan untuk mengenakan batik.

Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yaitu Badan PBB yang membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam Daftar Representatif Budaya Tak benda Warisan Manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia.