Posted in Tak Berkategori

BAWASLU JABAR MENILAI TABLOID INDONESIA BAROKAH TIDAK ADA UNSUR PELANGGARAN PEMILU

Berdasarkan hasil rapat Tim Gugus Tugas Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan pada hari Jumat Tanggal, 25 januari 2019 yang dihadiri oleh Tim Gugus Tugas (Bawaslu, KPU, KPID) mendapati beberapa temuan:

  1. INDONESIA BAROKAH merupakan tabloid.
  2. Tabloid merupakan salah satu bentuk media massa, khususnya media cetak.
  3. Tabloid tersebut memuat materi pemberitaan dan opini.
  4. Materi pemberitaan harus dinilai berdasarkan regulasi dan etika jurnalistik. Dalam hal ini di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Keputusan Dewan Pers nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan dewan pers.
  5. Mengenai pemberitaan tentang kampanye yang dilakukan melalui media cetak,sepenuhnya harus mengacu pada Pasal 289 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo pasal 53 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 media cetak dalam memberitakan dan menyiarkan pesan kampanye wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Dalam regulasi Pemilu 2019, khususnya pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo pasal 1 ayat 21 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Kampanye adalah  kegiatan  Peserta  Pemilu  atau  pihak  lain  yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan  menawarkan  visi,  misi,  program,  dan/atau  citra diri Peserta Pemilu.
  7. Menurut pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo pasal 1 ayat 15 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota  DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD,  dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  8. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q Bawaslu Kota Bekasi bahwa alamat redaksi yang sebagaimana tertera dalam tabloid Indonesia Barokah, tidak dapat ditemukan/ fiktif.

Atas dasar hasil temuan tabloid di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Baratmenilai:

  1. Berdasarkan kajian dan analisis Tim Gugus Tugas (Bawaslu, KPU, KPID), berpendapat baik secara legalitas dan substansi isi merupakan kewenangan Dewan Pers. Oleh karena itu Tim Gugus Tugas menyerahkan ke pihak Dewan Pers untuk ditindaklanjuti.
  2. Terkait dengan materi, dalam konteks kepemiluan, tidak terdapat unsur yang di anggap melanggar  ketentuan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana penjelasan di atas.
  3. Menghimbau kepada masyarakat agar tetap kritis dan cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi dari berbagai sumber.
Posted in Tak Berkategori

TERDAPAT BEBERAPA KEKURANGAN DAN KERUSAKAN PENYEDIAAN LOGISTIK PEMILU 2019 DI JAWA BARAT

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu adalah perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Perlengkapan pemungutan suara merupakan perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan langsung mendukung penyelenggaraan pemilu. Ketiadaan perlengkapan pemungutan suara dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan Pemilu 2019. Sedangkan dukungan perlengkapan lainnya berfungsi untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga terwujud Pemilu yang demokratis (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi sebagaimana amanat Pasal 97 huruf b angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yaitu pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. Sebagaimana amanat Pasal 2 Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentangPengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian PerlengkapanPenyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab atas pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Fokus pengawasannya memastikan Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Efisien.

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 341 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah terdiri atas : Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, Alat untuk mencoblos pilihan, dan Tempat Pemungutan Suara. Ketentuan bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur melalui Peraturan KPU. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 341 jo Pasal 7 ayat (1) PKPU 15 Tahun 2018 bahwa jenis perlengkapan pemungutan suara pada point a bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan, bermakna bahwa isi Kotak Suara harus terlihat dari luar.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengamatan di 27 Kabupaten/Kota pada tanggal 28 Januari s.d 6 Februari 2018 guna Melakukan Pengecekan Logistik Pemilu 2019 di Gudang tempat penyimpanan perlengkapan penyelenggaraan pemilu 2019 KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan Gudang kondisi logistik yang telah diterima dalam kondisi baik dan Gudang Penyimpanan Logistik merupakan tempat yang aman, bebas dari banjir bencana alam lainnya.Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota melalui tatap muka untuk Memastikan perencanaan pengelolaan logistik, mengkonfirmasi logistisk yang telah diterima, sedang dan proses pengadaan dan perencanaan pengadaan, Mendiskusikan persoalan dan kendala dalam proses penyelenggaraan logistik, serta Mendapatkan dokumen-dokumen perencanaan KPU Kabupaten/Kota terkait keseluruhan logistik dan tanda terima logistik yang telah ada di KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat di 27 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat didapat temuan hasil pengawasan sebagai berikut :

O JENIS PERLENGKAPAN PEMILU 2019 JUMLAH KAB/ KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH DESA / KEL JUMLAH TPS JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH YANG DITERIMA KEKURANGAN RUSAK
A. PENGADAAN PERLENGKAPAN OLEH KPU RI
1 Kotak Suara 27 627 5.957 138.050 696.500 689.592 6.708 2.463
2 Bilik Pemungutan Suara 27 627 5.957 138.050 548.996 490.757 46.415 10
3 Tinta 27 627 5.957 138.050 275.674 274.791 883 0
4 Segel 27 627 5.957 138.050 15.313.305 14.251.223 1.522.080 53
B. PENGADAAN PERLENGKAPAN OLEH KPU PROVINSI JAWA BARAT
5 Sampul Formulir TPS 27 627 5.957 138.050 2.602.768 2.306.163 120.259 21
6 Sampul Formulir PPS, PPK, KPU 27 627 5.957 138.050 39.643 36.941 2.820 0
7 Sampul Surat Suara 27 627 5.957 138.050 4.555.650 4.447.560 133.466 55

Setelah melakukan monitoring dan supervisi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencatat beberapa permasalahan sebagai berikut :

    1. Segel dibuat dengan bahan yang tipis dan mudah rusak/pecah.
    2. Kekurangan Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara dan Tinta Sidik Jari serta kerusakan perlengkapan Pemilu 2019
    3. Jumlah perlengkapan yang didistribusikan tidak mencukupi (kekurangan) untuk kebutuhan pemilih di TPS
    4. Tidak tersedianya alat bantu tunanetra
    5. Pemeliharaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu didalam Tempat Penyimpanan/Gudang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana keputusan KPU RI;
    6. Tidak tersedianya kantong plastik besar untuk melindungi Kotak Suara
    7. Kondisi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang telah disimpan di gudang penyimpanan dalam keadaan lembab, sehingga kondisinya rusak;
    8. Gudang tempat penyimpanan perlengkapan di Kecamatan tidak tersedia, baik tempat dan anggarannya.

Terhadap temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan :

  1. Segel sebagai bagian dari perlengkapan pemungutan suara sebagaimana tertera pada UU 7 tahun 2017 merupakan elemen penting dalam proses pemungutan suara. Berdasarkan hasil pengawasan langsung di gudang KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ditemukan kondisi segel yang berbahan tipis dan mudah robek saat dilepas dari tempatnya dan kualitas cetakan segel mudah luntur. Dapat dikatakan kondisi segel pemilu 2019 tidak lebih baik dibanding kualitas segel Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Terhadap kualitas segel yang demikian maka Bawaslu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan segel pemilu 2019 yang mudah robek agar diganti dengan segel yang berkualitas lebih baik.
  2. Kekurangan Kotak Suara sebanyak 6.708 buah, Bilik Pemungutan Suara sebanyak 46.415 buah dan Tinta Sidik Jari sebanyak 883 botol,  Sampul Formulir di TPS sebanyak 120.259, Sampul Formulir PPS,PPK,KPU sebanyak 2.820, dan Sampul Surat Suara sebanyak 133.466 di Kabupaten/Kota agar dilakukan pemenuhan sesuai jumlah kebutuhan.
  3. Penambahan jumlah pemilih yang berasal dari DPK dan DPTb agar disediakan perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan pemilih tersebut.
  4. Pengadaan alat bantu tunanetra tidak terbatas pada Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD tetapi juga disediakan di seluruh TPS untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR, dan DPRD.
  5. KPU Kabupaten/Kota agar membuat dan melaksanakan SOP (Standard Operating Procedure) pemeliharaan perlengkapan didalam Gudang berdasarkan Keputusan KPU RI (Juknis) Nomor : 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018.
  6. Pengadaan kantong plastik besar yang sesuai untuk melindungi kotak suara jika terjadi kondisi hujan perlu diperhatikan.
  7. Melakukan penggantian terhadap perlengkapan yang kondisinya rusak dan tidak sesuai.
  8. Mengupayakan tersedianya gudang tempat penyimpanan perlengkapan Pemilu pada saat pendistribusian perlengkapan ke Kecamatan.