Posted in Tak Berkategori

Bawaslu Kabupaten Sukabumi Beberkan Alasan Ketidakhadiran di Hari Kedua Pleno KPU

Bawaslu Kabupaten Sukabumi sempat tidak hadir dalam hari kedua Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Sukabumi. Alhasil, rapat di skor dari mulai pukul 13.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB.
Bawaslu menyebutkan beberapa alasan ketidakhadiran tersebut. Poin pertama, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menemukan kesalahan prosedur terkait tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Sukabumi yang tidak sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2019 Pasal 11 ayat 2  huruf c Jo Pasal 17 ayat 2.
Poin kedua, Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah bersurat kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui surat nomor 166/Bawaslu-Prov.JB/16/HM.02.00/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan (PPK). 
Kemudian pada tanggal 28 April 2019, KPU Kabupaten Sukabumi membalas surat dengan Nomor 167/TL.01/SD/03/KPU/3202/IV/2019 perihal Jawaban atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi, yang berisi bahwa KPU Kabupaten Sukabumi tidak akan melaksanakan rekomendasi rekapitulasi ulang tingkat PPK se-Kabupaten Sukabumi,”
Tak berhenti, Bawaslu Kabupaten Sukabumi bersurat kembali kepada KPU Kabupaten Sukabumi pada tanggal 29 April 2019 dengan Nomor 167/ Bawaslu-Prov.JB/16/HM.02.00/IV/2019 perihal Rekomendasi Proses Penghentian Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Sukabumi, yang diiringi dengan sikap tidak hadir pada pleno tersebut.
“Terkait hal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu kepada KPU, maka harus dijalankan putusan atau ekomendasi a quo oleh KPU Kabupaten Sukabumi. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang isinya, KPU kabupaten/kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota. Lalu, berdasarkan Pasal 20 huruf j, KPU kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota,” 
berdasarkan surat jawaban KPU Kabupaten Sukabumi pada tanggal 30 April 2019 dengan Nomor surat 168/HM.03/SD/03/KPU-Kab/3202/IV/2019 perihal tanggapan rekomendasi, KPU Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi terkait proses rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan. Namun secara teknis prosedur rekapitulasi di tingkat kecamatan KPU Kabupaten Sukabumi mengikuti arahan KPU Provinsi Jawa Barat.
“Atas dasar perkembangan situasi itulah, maka Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyatakan sikap, mengapresiasi langkah KPU Kabupanten Sukabumi yang menjalankan rekomendasi termaksud. Kami juga mengajak seluruh saksi peserta pemilu untuk dapat mengawal proses rekap sesuai prosedur dengan menjaga ketertiban. Dan kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang, dan menghormati proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi,” tutupnya.

Sumber : Sukabumi update

Posted in Tak Berkategori

Polisi Bersenjata Jaga Kantor Bawaslu Kabupaten Sukabumi

Polisi bersenjata berjaga di kantor Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Penjagaan diperketat guna mencegah gangguan keamanan berkaitan kedatangan sekelompok orang dari Partai NasDem yang berniat melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019.
Kamis (25/4/2019) malam, sekitar pukul 21.00 WIB, terlihat sekelompok orang berkumpul di depan kantor Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Karangtengah, Kecamatan Cibadak. Polisi menggunakan peralatan pengamanan lengkap berdiri di pintu masuk gedung tersebut.
“Tadi ada kerumunan sedikit massa, ditakutkan mengganggu atau gimana. Makanya pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Haryanto.
Personel Brimob Polda Jabar bersiaga di kantor Bawaslu Kabupaten Sukabumi selepas magrib. Hadir juga sejumlah anggota Polsek Cibadak.
“Ada pelaporan dari Partai NasDem, divisi hukum mereka sudah datang, tinggal nunggu pelapornya. Informasinya ada temuan soal rekapan penurunan dan penggelembungan suara. Pelaporan tentunya kita terima, tinggal nanti berkoordinasi dengan pihak KPU,” tutur Teguh Hariyanto (Ketua Bawaslu Kab. Sukabumi).

Sumber : Detik News

Posted in Tak Berkategori

Pengawasan Gudang Logistik

Melaporkan hasil dari pengawasan pada hari ini Rabu, 24 April 2019 pukul 10.00 di Gudang Logistik KPU. Berdasarkan Keterangan pihak keamanan yg bertugas dan tercatat di buku tamu bahwa Pengembalian terakhir itu di serahkan oleh PPK dari Pelabuhan Ratu :
Anggota : Admira Arasyid
Waktu. : Pukul 02.19 WIB
Jumlah TPS : 358
Jumlah Kotak Suara : 1790
Pengawalan : Polsek.Pelabuhan Ratu, Koramil dan Satpol PP
Jumlah Kendararaan : 12 Unit Truk dan 1 unit Kol bak.

Menurut informasi dari petugas pengamanan, Semua PPK dari 47 Kecamatan sudah mengantarkan Kotak Suara Ke Gudang Logistik KPU kab. Sukabumi.

Posted in Tak Berkategori

Pahlawan Pemilu 2019

Ibu Loly Suhenti bersama Pak Kursin Kurniawan, Ketua Bawaslu Karawang, mengunjungi Kediaman Pak Hamami, PPKD (Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa) Desa Pasirukem, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang. Ia merupakan salah satu pengawas yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.
Semoga cepat sembuh untuk para pahlawan pemilu yang sakit dan kecelakaan, dan selamat jalan untuk pahlawan pemilu yang gugur dalam berjuang. Semoga perjuangan semuanya dicatat sebagai amal baik yang akan dipetik di akhirat kelak.
# pahlawanpemilu2019
Sumber facebook ibu Loly Suhenti

Posted in Tak Berkategori

Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kordiv. Humas-Hubal di sela-sela patroli pengawasan di gudang penyimpanan logistik

Selama masa tenang dan pungut hitung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan patroli pengawasan di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan finalisasi kesiapan logistik, mendeteksi kesiap-siagaan jajaran pasukan pengawas di lapangan, dan menekan potensi pelanggaran yang terjadi di masa tenang, baik deteksi cepat terjadinya politik uang dan kampanye di luar jadwal. Hal itu disampaikan Lolly Suhenty, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kordiv. Humas-Hubal di sela-sela patroli pengawasan di gudang penyimpanan logistik, PPK Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat (15/4).

Dari hasil pengawasan, Lolly menyampaikan bahwa kelengkapan  logistik terpenuhi. “Memang ada logistik yang baru datang yaitu form C7, tetapi sekarang sudah datang,” ungkap Lolly. Dalam catatannya, seluruh fase distribusi logistik  harus sudah bergerak ke PPS sehingga pada tanggal 16 April 2019 harus sudah bisa didistribusikan ke KPPS. Ternyata, ada satu PPS yang belum terdistribusi, yaitu PPS Desa Cilame Cilame karena ada beberapa logistik yang baru datang. Karenanya, Lolly menegaskan agar semua kendala terkait pengadaan logistik bisa  diselesaikan pada H-1 pemungutan suara.

Dalam menutup patroli pengawasan, Kordiv. Humas Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan sejauh ini di Kab. Bandung Barat belum ada informasi terkait pelanggaran di masa tenang. “KBB belum ada informasinya, mudah-mudahan hingga akhir pungut hitung tidak ada pelanggaran. Proses yang sudah bagus ini semoga bisa dijaga, dipertahankan, sampai masa pungut hitung dan rekapitulasi suara,” Pungkas Lolly.

Posted in Tak Berkategori

Patroli Pengamanan Pemilu kec tegal buleud


Patroli pengamanan PEMILU 2019 di Kecamatan Tegalbuleud , 
PANWASLU KEC TEGALBULEUD Bersama MUSPIKA Kecamatan Tegalbuleud
Posted in Tak Berkategori

BAWASLU JABAR MENILAI TABLOID INDONESIA BAROKAH TIDAK ADA UNSUR PELANGGARAN PEMILU

Berdasarkan hasil rapat Tim Gugus Tugas Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan pada hari Jumat Tanggal, 25 januari 2019 yang dihadiri oleh Tim Gugus Tugas (Bawaslu, KPU, KPID) mendapati beberapa temuan:

  1. INDONESIA BAROKAH merupakan tabloid.
  2. Tabloid merupakan salah satu bentuk media massa, khususnya media cetak.
  3. Tabloid tersebut memuat materi pemberitaan dan opini.
  4. Materi pemberitaan harus dinilai berdasarkan regulasi dan etika jurnalistik. Dalam hal ini di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Keputusan Dewan Pers nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan dewan pers.
  5. Mengenai pemberitaan tentang kampanye yang dilakukan melalui media cetak,sepenuhnya harus mengacu pada Pasal 289 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo pasal 53 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 media cetak dalam memberitakan dan menyiarkan pesan kampanye wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Dalam regulasi Pemilu 2019, khususnya pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo pasal 1 ayat 21 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Kampanye adalah  kegiatan  Peserta  Pemilu  atau  pihak  lain  yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan  menawarkan  visi,  misi,  program,  dan/atau  citra diri Peserta Pemilu.
  7. Menurut pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo pasal 1 ayat 15 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota  DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD,  dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  8. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q Bawaslu Kota Bekasi bahwa alamat redaksi yang sebagaimana tertera dalam tabloid Indonesia Barokah, tidak dapat ditemukan/ fiktif.

Atas dasar hasil temuan tabloid di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Baratmenilai:

  1. Berdasarkan kajian dan analisis Tim Gugus Tugas (Bawaslu, KPU, KPID), berpendapat baik secara legalitas dan substansi isi merupakan kewenangan Dewan Pers. Oleh karena itu Tim Gugus Tugas menyerahkan ke pihak Dewan Pers untuk ditindaklanjuti.
  2. Terkait dengan materi, dalam konteks kepemiluan, tidak terdapat unsur yang di anggap melanggar  ketentuan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana penjelasan di atas.
  3. Menghimbau kepada masyarakat agar tetap kritis dan cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi dari berbagai sumber.
Posted in Tak Berkategori

TERDAPAT BEBERAPA KEKURANGAN DAN KERUSAKAN PENYEDIAAN LOGISTIK PEMILU 2019 DI JAWA BARAT

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu adalah perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu, meliputi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Perlengkapan pemungutan suara merupakan perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan langsung mendukung penyelenggaraan pemilu. Ketiadaan perlengkapan pemungutan suara dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan Pemilu 2019. Sedangkan dukungan perlengkapan lainnya berfungsi untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga terwujud Pemilu yang demokratis (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi sebagaimana amanat Pasal 97 huruf b angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yaitu pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. Sebagaimana amanat Pasal 2 Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentangPengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian PerlengkapanPenyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab atas pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Fokus pengawasannya memastikan Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Efisien.

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 341 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah terdiri atas : Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, Alat untuk mencoblos pilihan, dan Tempat Pemungutan Suara. Ketentuan bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur melalui Peraturan KPU. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 341 jo Pasal 7 ayat (1) PKPU 15 Tahun 2018 bahwa jenis perlengkapan pemungutan suara pada point a bahwa perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan, bermakna bahwa isi Kotak Suara harus terlihat dari luar.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengamatan di 27 Kabupaten/Kota pada tanggal 28 Januari s.d 6 Februari 2018 guna Melakukan Pengecekan Logistik Pemilu 2019 di Gudang tempat penyimpanan perlengkapan penyelenggaraan pemilu 2019 KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan Gudang kondisi logistik yang telah diterima dalam kondisi baik dan Gudang Penyimpanan Logistik merupakan tempat yang aman, bebas dari banjir bencana alam lainnya.Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota melalui tatap muka untuk Memastikan perencanaan pengelolaan logistik, mengkonfirmasi logistisk yang telah diterima, sedang dan proses pengadaan dan perencanaan pengadaan, Mendiskusikan persoalan dan kendala dalam proses penyelenggaraan logistik, serta Mendapatkan dokumen-dokumen perencanaan KPU Kabupaten/Kota terkait keseluruhan logistik dan tanda terima logistik yang telah ada di KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat di 27 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat didapat temuan hasil pengawasan sebagai berikut :

O JENIS PERLENGKAPAN PEMILU 2019 JUMLAH KAB/ KOTA JUMLAH KECAMATAN JUMLAH DESA / KEL JUMLAH TPS JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH YANG DITERIMA KEKURANGAN RUSAK
A. PENGADAAN PERLENGKAPAN OLEH KPU RI
1 Kotak Suara 27 627 5.957 138.050 696.500 689.592 6.708 2.463
2 Bilik Pemungutan Suara 27 627 5.957 138.050 548.996 490.757 46.415 10
3 Tinta 27 627 5.957 138.050 275.674 274.791 883 0
4 Segel 27 627 5.957 138.050 15.313.305 14.251.223 1.522.080 53
B. PENGADAAN PERLENGKAPAN OLEH KPU PROVINSI JAWA BARAT
5 Sampul Formulir TPS 27 627 5.957 138.050 2.602.768 2.306.163 120.259 21
6 Sampul Formulir PPS, PPK, KPU 27 627 5.957 138.050 39.643 36.941 2.820 0
7 Sampul Surat Suara 27 627 5.957 138.050 4.555.650 4.447.560 133.466 55

Setelah melakukan monitoring dan supervisi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencatat beberapa permasalahan sebagai berikut :

    1. Segel dibuat dengan bahan yang tipis dan mudah rusak/pecah.
    2. Kekurangan Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara dan Tinta Sidik Jari serta kerusakan perlengkapan Pemilu 2019
    3. Jumlah perlengkapan yang didistribusikan tidak mencukupi (kekurangan) untuk kebutuhan pemilih di TPS
    4. Tidak tersedianya alat bantu tunanetra
    5. Pemeliharaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu didalam Tempat Penyimpanan/Gudang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana keputusan KPU RI;
    6. Tidak tersedianya kantong plastik besar untuk melindungi Kotak Suara
    7. Kondisi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang telah disimpan di gudang penyimpanan dalam keadaan lembab, sehingga kondisinya rusak;
    8. Gudang tempat penyimpanan perlengkapan di Kecamatan tidak tersedia, baik tempat dan anggarannya.

Terhadap temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan :

  1. Segel sebagai bagian dari perlengkapan pemungutan suara sebagaimana tertera pada UU 7 tahun 2017 merupakan elemen penting dalam proses pemungutan suara. Berdasarkan hasil pengawasan langsung di gudang KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ditemukan kondisi segel yang berbahan tipis dan mudah robek saat dilepas dari tempatnya dan kualitas cetakan segel mudah luntur. Dapat dikatakan kondisi segel pemilu 2019 tidak lebih baik dibanding kualitas segel Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Terhadap kualitas segel yang demikian maka Bawaslu Provinsi Jawa Barat merekomendasikan segel pemilu 2019 yang mudah robek agar diganti dengan segel yang berkualitas lebih baik.
  2. Kekurangan Kotak Suara sebanyak 6.708 buah, Bilik Pemungutan Suara sebanyak 46.415 buah dan Tinta Sidik Jari sebanyak 883 botol,  Sampul Formulir di TPS sebanyak 120.259, Sampul Formulir PPS,PPK,KPU sebanyak 2.820, dan Sampul Surat Suara sebanyak 133.466 di Kabupaten/Kota agar dilakukan pemenuhan sesuai jumlah kebutuhan.
  3. Penambahan jumlah pemilih yang berasal dari DPK dan DPTb agar disediakan perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan pemilih tersebut.
  4. Pengadaan alat bantu tunanetra tidak terbatas pada Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD tetapi juga disediakan di seluruh TPS untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR, dan DPRD.
  5. KPU Kabupaten/Kota agar membuat dan melaksanakan SOP (Standard Operating Procedure) pemeliharaan perlengkapan didalam Gudang berdasarkan Keputusan KPU RI (Juknis) Nomor : 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018.
  6. Pengadaan kantong plastik besar yang sesuai untuk melindungi kotak suara jika terjadi kondisi hujan perlu diperhatikan.
  7. Melakukan penggantian terhadap perlengkapan yang kondisinya rusak dan tidak sesuai.
  8. Mengupayakan tersedianya gudang tempat penyimpanan perlengkapan Pemilu pada saat pendistribusian perlengkapan ke Kecamatan.